Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Dr Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan berita acara sarpras kepada Bupati Kapuas HM Wiyatno.
KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas HM Wiyatno menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 di Aula Lantai 2 Plaza Kuningan Menara Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Jakarta, Selasa (7/4).
Dalam kegiatan tersebut, Wiyatno didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kabupaten Kapuas dr. Tonun Irawaty. Rakor dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, yang memberikan arahan strategis terkait pengendalian karhutla secara nasional.
Menteri LH menegaskan bahwa karhutla merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Ia memaparkan arah kebijakan dan strategi pengendalian yang mencakup pencegahan, penanggulangan cepat dan terpadu, penegakan hukum, pemulihan pascakebakaran, hingga pengembangan pembiayaan berkelanjutan.
Rakor tersebut juga menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai instansi, di antaranya Kepala BNPB, Kepala BMKG, Asisten Deputi Kemenko Polhukam, serta perwakilan TNI AU, guna memperkuat sinergi dalam penanganan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
Oplus_0
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas turut menerima hibah sarana dan prasarana (sarpras) penanganan kebakaran lahan. Bantuan tersebut sebelumnya telah diserahterimakan oleh Direktur Pengendalian Lahan Dasrul Chaniago kepada Kepala Dinas LHK Kapuas pada 6 April 2026, dan kemudian diserahkan secara simbolis kepada Bupati Kapuas.
Wiyatno menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, bantuan sarpras akan sangat membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi potensi karhutla, khususnya saat musim kemarau.
“Dengan adanya sarpras ini, kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran lahan diharapkan semakin optimal, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan di lapangan,” ujar Wiyatno.
Ia menegaskan, Pemkab Kapuas berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak guna menekan risiko karhutla, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah setempat. (rd)
