JAKARTA – Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung penuh reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025, di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jakarta, Rabu (19/11).
Wiyatno menyampaikan bahwa melalui Rakornas ini, Pemkab Kapuas berharap semakin kuat dalam kolaborasi dan memiliki penyelarasan arah kebijakan strategis terkait tata kelola kepegawaian. “Kami ingin memastikan ASN Kapuas semakin kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat guna mendukung visi pembangunan daerah,” tegasnya.
Rakornas Kepegawaian yang mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Mewujudkan Asta Cita” ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk menguatkan transformasi birokrasi, terutama dalam menjawab tantangan perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah yang turut dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Kepala BKPSDM masing-masing.
Dalam arahannya, Prof. Zudan menjelaskan bahwa jumlah ASN di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada 2024–2025, yakni bertambah sekitar 1,3 juta menjadi total 5,588 juta ASN. Peningkatan ini, menurutnya, membawa tanggung jawab besar dalam mewujudkan SDM unggul yang mampu mengimplementasikan Asta Cita, menjaga kualitas layanan publik, serta memperkokoh NKRI.
Ia menekankan bahwa BKN akan terus memastikan tata kelola kepegawaian nasional berjalan terarah melalui kolaborasi seluruh instansi pemerintah. Reformasi birokrasi, ujarnya, tidak hanya fokus pada kompetensi ASN, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan kemudahan bagi ASN serta masyarakat.
“Semangat reformasi harus membuat tata kelola kepegawaian semakin melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. Jika layanan kita masih menggunakan cara-cara 20 tahun lalu, berarti kita belum mereform,” ucapnya.
Melalui Rakornas ini, BKN menegaskan pentingnya implementasi delapan aspek besar dalam Asta Cita, termasuk kontribusi ASN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan menciptakan pelayanan publik yang adaptif serta modern.
Rakornas Kepegawaian 2025 ini diharapkan menjadi pijakan untuk penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, serta mempercepat terwujudnya ASN profesional yang menjadi motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. (re)
