PULANG PISAU – Komisi III DPRD Kabupaten Tapin terus mendorong penguatan tata kelola informasi publik di daerah. Salah satunya dengan melakukan konsultasi dan studi banding ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Pulang Pisau, Senin (20/4).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tapin H. Rajudin Noor, S.Sos., M.AP itu disambut Sekretaris Diskominfostandi Pulang Pisau, Lisa, mewakili kepala dinas. Kegiatan ini difokuskan pada pembinaan serta peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan pemerintah daerah.
Rajudin Noor mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, pihaknya memandang perlu melakukan studi banding guna menggali praktik terbaik yang telah diterapkan di Pulang Pisau.
“Kami ingin memperkuat peran PPID agar pelayanan informasi kepada masyarakat bisa lebih optimal, cepat, dan tepat,” ujar Rajudin.
Selain melakukan kunjungan ke Diskominfostandi, rombongan Komisi III DPRD Tapin juga menyempatkan diri mengunjungi Dekranasda Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfostandi Pulang Pisau Lisa menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap, melalui diskusi dan berbagi pengalaman, kedua daerah dapat saling memperkuat sistem pengelolaan informasi publik.
Di sisi lain, Kepala Diskominfostandi Pulang Pisau Hendri Arroyo turut mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Ia mengharapkan setiap kunjungan dari luar daerah dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk UMKM lokal.
“Kami juga mengajak agar setiap tamu yang berkunjung bisa menyempatkan diri berbelanja di Dekranasda. Harapannya, produk UMKM kita semakin dikenal luas,” katanya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antar daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis UMKM. (re)

















